.webp)
Pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima penghapusan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan senilai Rp 120 miliar yang terindikasi anomali. Meski menyayangkan pemangkasan tersebut, DPRD NTB menegaskan kepatuhan terhadap aturan harus menjadi prioritas.
Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya mengatakan penghapusan itu merupakan tindak lanjut review Inspektorat NTB berdasarkan hasil koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kan hasil reviu Inspektur terhadap pokir-pokir yang anomali di-stop. Gak apa-apa, kita setuju, komitmen kita untuk menegakkan regulasi, menjalankan regulasi yang ada. Yang anomali di-stop, yang tidak anomali ya harusnya tetap jalan," ujar Wirajaya saat ditemui di Mataram, Senin (26/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus Gerindra asal Lombok Tengah itu mengakui penghapusan dana pokir berpotensi memengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, menurutnya, program yang baik tetap harus dijalankan sesuai prosedur.
"Kita sayangkan. Tetapi apa pun itu, pekerjaan baik kan harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Contoh salat ini, kalau kita tidak wudhu, kan nggak sah salatnya. Kira-kira begitu," jelasnya.
Wirajaya mengatakan pemangkasan sejumlah program anggota dewan juga menjadi pekerjaan rumah bagi para wakil rakyat untuk menjelaskan kebijakan tersebut kepada konstituen di daerah pemilihan masing-masing.
"Ya, menjadi PR kita untuk menjelaskan ke masyarakat, itu saja sih sebenarnya," katanya.
Di sisi lain, Wirajaya menyoroti potensi penurunan belanja daerah dalam APBD 2027 akibat pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Dia mengingatkan agar pemangkasan tersebut tidak mengganggu program prioritas.
"Pemotongan TKD membuat kita berpikir keras soal bagaimana kemandirian fiskal di daerah. Ada hikmahnya, tapi tidak kemudian pemotongan tersebut kemudian memangkas belanja-belanja yang prioritas," imbaunya.
Untuk mengatasi tekanan fiskal, Pemprov NTB tengah menjajaki pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI. Wirajaya menyebut skema pembiayaan nol bunga itu dapat memanfaatkan hak daerah atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan pemerintah pusat.
"Ini kan Pak Gub juga sedang mengajukan pinjaman ke SMI. Itu salah satu upaya-upaya ya, pembiayaan nol bunga. Kan ada uang kita, DBH kurang salur, itulah nanti kita harapkan untuk membiayainya. Tidak membebani fiskal kita ke depan," terangnya.
Ia menyebut NTB memiliki DBH kurang salur sekitar Rp 615 miliar. Namun, DPRD NTB masih menunggu rincian nilai pinjaman yang diajukan pemerintah provinsi.
"Kan sama artinya sebenarnya, hanya mempercepat pengantarannya. Ini strategi bagus. Ada sekitar Rp 615 miliar DBH kurang salur kita," papar Wirajaya.
"Nanti saya lihat ya. Belum saya lihat berapa pengajuan yang SMI ini yang sekarang ini, saya belum. Angkanya belum," imbuhnya.
Wirajaya mengatakan DPRD akan menelaah proyeksi pembiayaan APBD 2027 setelah Nota Keuangan disampaikan secara resmi oleh Gubernur NTB. Penundaan rapat paripurna karena persoalan administrasi tanda tangan gubernur disebut tidak mengganggu tenggat persetujuan APBD pada 30 November.
"Saya pikir ini yang perlu kita bahas besok ini. Kan nota keuangannya baru masuk ini. Tapi kan tertunda ini. Nanti saya jelaskan. Menunggu Pak Gubernur balik, tanda tangan supaya kita tidak salah secara regulasi. Kan batasnya sampai 30 November ya. Masih ada waktu," pungkas Wirajaya.
