.webp)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) bereaksi keras atas mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI. Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Budi Suryata, blak-blakan menyebut adanya dugaan operasi politik di balik mundurnya Gibran.
Dia bahkan menyebut polemik ijazah yang menyeret Gibran dan Joko Widodo (Jokowi) sebagai bagian dari upaya "begal konstitusi". Budi menilai polemik ijazah tersebut bukan sekadar persoalan administrasi pendidikan, melainkan diduga berkaitan dengan operasi politik yang menyasar Gibran dan Jokowi selaku Dewan Pembina PSI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyoroti gugatan Denny Indrayana di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya tidak dikabulkan. Menurutnya, MK juga telah menyatakan tidak dapat memakzulkan Gibran.
"Jadi, saya melihat pengunduran diri ini sebagai upaya sistematis terjadinya begal konstitusi. Fakta hukumnya gugatan di MK tidak dikabulkan, dan MK menyatakan tidak dapat memakzulkan Gibran," tegas Budi dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Budi juga mengkritik proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR yang terus berjalan. Menurutnya, mekanisme tersebut semestinya didahului dengan penggunaan Hak Angket atau Hak Interpelasi untuk menguji kebenaran surat keterangan terkait pendidikan Gibran di luar negeri.
Langkah itu dinilai penting agar Gibran memiliki kesempatan memberikan klarifikasi secara adil di hadapan DPR.
"Seharusnya proses HMP dilakukan setelah terlebih dahulu menggunakan hak angket atau hak interpelasi untuk mempertanyakan kebenaran suket Mas Gibran. Ini memberikan kesempatan kepada beliau untuk menjelaskan pendidikan yang ditempuh di luar negeri, sehingga ada keadilan. Mas Gibran seolah dihukum tanpa pernah diadili," tegasnya.
Sesalkan Prabowo Tak Amankan Gibran
Selain proses di DPR, Budi juga menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto. Mantan Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB itu menyesalkan Prabowo yang dinilai tidak mengambil langkah politik memadai untuk mengamankan posisi wakil presiden.
Padahal, menurut Budi, Prabowo sendiri yang meminta Gibran menjadi pasangannya dalam Pilpres 2024 untuk menjalankan pemerintahan.
Budi juga berpandangan pengunduran diri seorang wakil presiden idealnya membawa konsekuensi tersendiri bagi presiden. Sebab, keduanya merupakan satu pasangan calon.
"Jadi kami prihatin dan sedih melihat polemik jenjang pendidikan Gibran yang terlalu dibesar-besarkan," tegasnya.
Dia menilai polemik ijazah Gibran yang terus dibesar-besarkan dipicu ketidakpahaman lembaga penegak hukum terhadap sistem pendidikan di luar negeri.
"Saya prihatin dan sedih melihat apa yang dialami Wapres Gibran terkait jenjang pendidikannya karena MK dan MA tidak up to date terhadap jenjang pendidikan di luar negeri yang notabene sangat berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia," ucapnya.
Meski melontarkan kritik terhadap dinamika politik yang terjadi, Budi mengapresiasi keputusan Gibran untuk mundur. Dia menilai Gibran telah berbesar hati mengambil keputusan tersebut demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta negara.
Di tengah situasi politik yang dinamis, Budi memastikan jajaran DPW PSI NTB tetap solid. Konsolidasi internal partai disebut terus berjalan untuk memperkuat struktur organisasi hingga tingkat desa.
"Kami tetap solid. Konsolidasi internal terus berjalan secara simultan untuk memperkuat struktur partai hingga ke tingkat desa," tandasnya.
PSI Bali Sebut Gibran Bisa Saja Melawan
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali, Grace Anastasia, menilai keputusan Gibran sebagai sikap ksatria. Menurut Grace, Gibran bisa saja berjuang mempertahankan jabatannya. Namun, keputusan tersebut diambil agar kegaduhan politik tidak berlanjut.
"Kalau Mas Gibran mau fight, bisa saja. Tapi Mas Gibran memilih untuk legowo. Agar kegaduhan ini tidak berlanjut dan agar Presiden bisa lebih berkonsentrasi dalam bekerja," kata Grace dihubungi detikBali, Kamis (12/11/2026).
Grace menyayangkan adanya upaya pemakzulan terhadap Gibran yang menurutnya dilatarbelakangi ketidaksukaan sejumlah pihak. Salah satu persoalan yang disinggung adalah polemik surat keterangan (suket) pendidikan Gibran yang dianggap tidak sah dan batal demi hukum.
Grace berpandangan latar belakang pendidikan Gibran sudah jelas, yakni jenjang S1 dengan gelar Bachelor of Science. Ia juga menyinggung tidak adanya putusan Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden tidak sah.
Menurutnya, upaya gugatan terkait persoalan tersebut juga sudah melewati batas waktu. Meski demikian, ia menganggap dinamika politik masih memungkinkan berbagai upaya terus dilakukan.
"Secara gugatan, sudah kedaluwarsa. Tapi yang namanya usaha dan politik. Who knows kan?" ujar anggota DPRD Bali itu.
Terkait kinerja Gibran selama menjabat Wakil Presiden, Grace mengaku melihat kehadiran negara dirasakan masyarakat melalui kunjungan-kunjungan Gibran ke berbagai daerah. Penilaian itu ia sampaikan berdasarkan video dan unggahan di media sosial yang memperlihatkan aktivitas Gibran di sejumlah wilayah.
"Berani mengambil keputusan krusial walau tidak salah, demi Indonesia tidak ribut, saya melihat itu adalah sifat ksatria Mas Gibran," ungkapnya.
(hsa/iws)
