.webp)
Bupati Kupang Yosef Lede terseret kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Komisi III DPR RI mendesak polisi segera menahan Yosef jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. Sementara itu, Gerindra menyiapkan sanksi pemecatan jika kadernya terbukti bersalah.
Desakan itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Dia meminta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusut tuntas laporan tersebut tanpa pandang bulu.
"Kami di Komisi III DPR RI mengikuti dengan perhatian dan keprihatinan yang mendalam atas pemberitaan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Habiburokhman meminta Kapolda NTT beserta jajarannya proaktif menangani laporan tersebut. Dia menegaskan tidak boleh ada kompromi maupun perlakuan khusus terhadap Yosef meski berstatus kepala daerah.
"Kami meminta kepada Kapolda NTT beserta jajaran untuk bertindak proaktif dalam mengusut tuntas kasus ini tanpa ada keraguan sedikit pun. Jangan ada ruang kompromi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual," ucapnya.
Dia juga mendesak polisi segera menahan Yosef apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Menurutnya, penahanan diperlukan untuk menjamin kelancaran proses hukum.
"Jika dalam proses penyidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, kami mendesak agar yang bersangkutan segera ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi kelancaran proses hukum dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," imbuh Habiburokhman.
Gerindra Siapkan Pemecatan
Habiburokhman yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) Gerindra memastikan partainya akan memberikan sanksi tegas kepada Yosef jika terbukti bersalah. Gerindra bahkan menyiapkan pemecatan terhadap Yosef sebagai kader.
"Sebagai bentuk komitmen moral dan politik, kami pastikan bahwa partai akan memberikan sanksi pemecatan sebagai kader. Selain itu, kami akan secara aktif mendorong proses pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Bupati Kupang agar proses hukum dapat berjalan secara objektif dan bermartabat," jelasnya.
Dia juga mendorong agar Yosef dijatuhi hukuman berat apabila terbukti bersalah di pengadilan. Penegakan hukum diminta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
"Apabila nanti terbukti bersalah di pengadilan, kami mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku (termasuk UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual/TPKS), tanpa ada keringanan yang tidak berdasar," tuturnya.
Habiburokhman menegaskan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Komisi III DPR, kata dia, akan terus mengawal penanganan kasus tersebut hingga keadilan bagi korban terwujud.
"Kami tegaskan bahwa hukum harus berlaku sama untuk semua orang (equality before the law). Tidak ada warga negara yang kebal hukum, dan tidak boleh ada pihak yang mendapatkan keistimewaan atau perlakuan khusus karena status jabatannya. Komisi III akan terus mengawal kasus ini hingga tegaknya keadilan yang seadil-adilnya bagi korban," tegasnya.
Gerindra Minta Pemeriksaan Yosef Dikawal
DPD Gerindra NTT juga ikut mengawal proses hukum kasus yang menyeret kadernya tersebut. Ketua DPD Gerindra NTT Esthon Foenay meminta pemeriksaan Yosef di Polda NTT dipantau secara intensif.
Esthon mengatakan telah menghubungi sekretaris DPD untuk memantau perkembangan pemeriksaan Yosef. Dia menegaskan proses hukum harus berjalan tanpa membedakan status seseorang.
"Kebetulan dia adalah bupati dan kader Gerindra, sementara diproses kepolisian. Dan saya juga sudah telepon sekretaris, karena saya jauh, saya bilang, tolong dipantau agar pemantauan terhadap pemeriksaan Yosef Lede intensif," kata Esthon melalui sambungan telepon kepada detikBali, Sabtu (14/11/2026).
Esthon yang juga anggota Komisi II DPR RI itu mengingatkan Indonesia merupakan negara hukum. Menurutnya, siapa pun yang melakukan kesalahan harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan hukum.
"NKRI itu negara hukum. Jadi siapa pun pejabat atau bukan yang membuat kesalahan, harus ditindak berdasarkan hukum," tegasnya.
Meski demikian, Esthon mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai perkara tersebut. Gerindra masih menunggu informasi dan bukti terkait dugaan kasus yang menyeret kadernya.
"Kami tak bisa berkomentar banyak. Masih menunggu proses yang berjalan di kepolisian," imbuhnya.
Dia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Yosef. Namun, Esthon menyebut belum mendapatkan bukti-bukti sehingga belum bisa memberikan penilaian lebih jauh.
"Aturan sudah ada. Ini baru pesan-pesan yang kami terima. Tapi bukti-buktinya belum kita dapat," ungkapnya.
Esthon mengingatkan seluruh kader Gerindra agar bekerja dengan jujur dan disiplin. Dia mengaku sangat menyayangkan persoalan yang menyeret Yosef.
"Tapi hukum tetap berlaku," pungkasnya.
Yosef Lede dilaporkan ke polisi atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Dugaan tindak pidana itu disebut terjadi di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra membenarkan pihaknya tengah menangani laporan tersebut. Yosef disebut sebagai pihak terlapor dalam perkara itu.
"Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan seseorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor," ujar Henry dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
(dpw/dpw)
