.webp)
Bekas Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, terbukti menghamili tahanan perempuan berinisial DR. Terungkap pula fakta bahwa Sarbani berencana menggugurkan kandungan perempuan tersebut.
Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Mohammad Kholid, mengungkapkan Sarbani telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP). Sarbani disebut terbukti melakukan tindakan tercela yang melanggar norma hukum dan etika profesi kepolisian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri," kata Kholid, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari persidangan dan pemeriksaan, Sarbani disebut menyetubuhi tahanan Polsek Dompu inisial DR sekitar Juli hingga Agustus 2026. Sarbani juga disebut sempat mengonsumsi minuman keras (miras).
"Tindakannya itu dilakukan di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu," ujar Kholid.
"Terungkap pula adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan terhadap tahanan wanita tersebut," imbuhnya.
Atas perbuatannya, Sarbani dinilai terbukti melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3, Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (2) huruf d, serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Diketahui, Sarbani dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Dompu setelah mencuat kabar seorang tahanan perempuan berinisial DR hamil di dalam sel tahanan. DR merupakan terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi (inex) yang kasusnya telah memasuki tahap persidangan.
