.webp)
PDIP melontarkan respons menohok setelah Gibran Rakabuming Raka mengungkap pergulatan batinnya saat menerima pinangan Prabowo Subianto sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Gibran mengaku berat meninggalkan partai yang telah membimbing dan membesarkannya. Namun, PDIP menilai pengakuan tersebut sudah terlambat.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira bahkan merespons singkat pengakuan Gibran dengan satu kata. Dia menyebut pengakuan tersebut sudah "expired" atau kedaluwarsa.
"Expired!" ucap Andreas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andreas kemudian menjelaskan maksud pernyataannya tersebut. Dia mengibaratkan sesuatu yang sudah melewati masa kedaluwarsa, seperti makanan dan obat-obatan, dapat menimbulkan dampak buruk.
"Expired itu artinya sudah lewat dari expiring date alias kedaluwarsa. Kalau makanan expired dimakan, bisa sakit perut, mencret. Kalau obat dipaksa minum, bisa jadi racun," tutur dia.
Respons menohok itu muncul setelah Gibran menceritakan dilema yang dialaminya saat menerima pinangan Prabowo. Cerita tersebut disampaikan Gibran melalui video monolog yang diunggah di akun media sosial pribadinya pada Kamis (12/11) malam.
Dalam video itu, Gibran mengungkapkan pergulatan batinnya ketika diminta mendampingi Prabowo pada September 2023. Dia mengaku harus mempertimbangkan pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo yang telah dirintis sebelum menerima pinangan tersebut.
"Berawal di bulan September 2023 ketika pinangan dan permintaan untuk mendampingi Bapak Presiden Prabowo datang. Saat itu saya melalui pergulatan batin yang tidak ringan karena saya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan yang telah saya rintis sebagai wali kota di kota kelahiran saya," kata Gibran dalam video tersebut.
Gibran kemudian bercerita mengenai beratnya mendelegasikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo kepada orang lain. Dia juga mengakui keputusan tersebut membuatnya harus menghadapi konsekuensi berseberangan dengan PDIP, partai yang selama ini membimbing dan membesarkannya.
"Saya harus mendelegasikan pekerjaan rumah terkait kendala yang dihadapi masyarakat dan yang paling berat membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya," ucap Gibran.
Guntur Romli: Sudah Telat
Juru Bicara PDIP Guntur Romli juga merespons pengakuan Gibran. Dia mengaku menghormati kejujuran Gibran yang mengungkap kebimbangan dan pergulatan batinnya saat menerima pinangan Prabowo. Namun, menurut Guntur, pengakuan tersebut sudah terlambat.
"Intinya, kami menghormati keputusan Gibran untuk mundur, dan juga kejujurannya bercerita soal kebimbangan serta pergulatan batinnya saat menerima pinangan Pak Prabowo. Mengakui pergulatan batin itu tidak mudah. Itu manusiawi. Tapi itu sudah lewat dan telat," ucap Guntur.
Guntur menegaskan hubungan PDIP dengan Gibran, Bobby Nasution, dan Joko Widodo (Jokowi) telah lama berakhir. Dia menyebut pemecatan mereka merupakan keputusan organisasi, bukan karena persoalan pribadi.
"Gibran, bersama Pak Jokowi, Bobby, dan puluhan kader lainnya setelah Pilpres dan Pilkada 2024, telah diberhentikan dari keanggotaan partai karena melanggar konstitusi, AD/ART partai, dan tidak patuh pada keputusan Ketua Umum. Itu keputusan organisasi yang diambil sesuai aturan, bukan karena dendam atau perasaan pribadi," ujar Guntur.
Lebih lanjut, Guntur mengatakan kekecewaan PDIP terhadap Gibran bukan semata-mata karena ditinggalkan. Dia menyinggung persoalan konstitusi dan proses pencalonan Gibran sebagai cawapres melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/2023.
"Kekecewaan kami waktu itu juga bukan soal ditinggalkan. Kami kecewa karena ada prinsip-prinsip yang dilanggar, Konstitusi diakali, dan karena jalan pencalonan dibuka lewat Putusan MK Nomor 90/2023, yang terbukti ada pelanggaran etika berat dan keterlibatan keluarga Jokowi," jelas dia.
Guntur menyebut PDIP sebelumnya telah memperingatkan konsekuensi dari tindakan Gibran. Karena itu, dia mengatakan partainya tidak bersorak ketika Gibran mundur dari jabatan Wapres. Menurutnya, peristiwa tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak.
"Karena itu, kemarin saat Gibran mundur, kami tidak bersorak. Tidak ada yang patut dirayakan. Yang ada adalah pelajaran mahal bagi bangsa: kekuasaan harus diraih dengan cara yang benar, taat konstitusi, dan menghormati proses," tutur dia.
Guntur juga menyampaikan harapan agar keputusan tersebut menjadi awal pemulihan demokrasi. Dia berharap Gibran bisa menemukan ketenangan setelah melalui pergulatan panjang.
"Semoga keputusan ini menjadi awal pemulihan bagi demokrasi kita, dan semoga Gibran menemukan ketenangan setelah pergulatan panjangnya. Dan bisa beristirahat dengan tenang setelah tidak jadi Wapres," lanjut dia.
(dpw/dpw)
