Gubernur Bali, Wayan Koster, ngotot untuk melakukan upaya banding terkait perkara proyek lift kaca di Pantai Keliling, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung. Pemprov Bali sebelumnya kalah dalam persidangan tingkat pertama melawan di investor di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar.
Koster mengatakan Pemprov Bali melawan investor karena pelanggaran terlihat sangat jelas secara kasatmata. "Masa kasatmata pelanggarannya, kita kalah? Banding, kasasi, PK, kita jalanin terus sampai masuk surga," kata Koster saat ditemui awak media seusai sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Senin (21/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gubernur Bali dua periode itu juga menyoroti izin pembangunan lift kaca. Menurut Koster, izin yang dimiliki hanya untuk bangunan seluas 5 are di kawasan tebing, sedangkan pembangunan lift kaca memiliki panjang 800 meter. Selain itu, ditemukan juga pelanggaran di bagian bawah bangunan.
Berdasarkan sejumlah pelanggaran itu, Koster memastikan proses banding yang akan diajukan Pemprov Bali dipastikan berlanjut. Ia menegaskan, upaya banding ini juga menjadi peringatan agar Bali tidak dibangun secara semena-mena.
"Jadi lawan terus, mau berapa triliun lagi? Alam pun membela kita. Jangan ada kompromi yang begini-begini," terang pria asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng, itu.
Menurut Koster, tim kuasa hukum Pemprov Bali kini tengah memperkuat materi dalam proses banding yang bakal diajukan. Koster juga meminta Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Bali untuk ikut menangani permasalahan tersebut.
Koster menegaskan Bali membutuhkan investasi dan pembangunan. Namun, hal utu harus sesuai ketentuan tata ruang serta peraturan perundang-undangan. Penertiban investasi harus dilakukan secara terukur agar tidak berdampak kontradiktif.
Diberitakan sebelumnya, investor proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung, yakni PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group, menang dalam gugatan di PTUN Denpasar. Gugatan itu melawan Pemprov Bali.
Gugatan tersebut terkait Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Bali Nomor B.22.300.1/11634/Bid.II/Satpol PP tertanggal 27 November 2025. Surat tersebut menjadi dasar pemberitahuan penghentian pembangunan lift kaca serta pembongkaran konstruksi proyek di Pantai Kelingking.
Majelis hakim PTUN Denpasar yang diketuai Aditya Permata Putra dengan hakim anggota Ryan Surya Pradhana dan Ulfa Septian Dika mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Hal itu sesuai dengan Putusan Perkara PTUN Denpasar Nomor 17/G/2026/PTUN.DPS.
"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yakni menyatakan batal Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Nomor: B.22.300.1/11634/Bid.II/Satpol PP Tanggal 27 November 2025 Hal: Pemberitahuan yang ditujukan kepada Zhang Zhiliang (Direktur PT. Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group)," demikian bunyi amar putusan majelis hakim dikutip dari Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri PN Denpasar, Jumat (4/9/2026).
Melalui putusan itu, tindakan administratif Satpol-PP Bali yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal oleh Majelis Hakim PTUN Denpasar. Majelis hakim juga mewajibkan tergugat mencabut surat tersebut. Pemprov Bali sebagai pihak tergugat turut dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp11.988.000.
(hsa/hsa)

















































