.webp)
Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Kabar tersebut muncul di tengah DPR yang tengah mempercepat proses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran.
Meski kabar pengunduran diri itu mencuat, PKS menegaskan akan tetap memperjuangkan HMP selama proses tersebut belum mencapai tahap final.
"Monggo Mas Wapres lakukan apa yang perlu. Kami di DPR jalan terus HMP sampai prosesnya final," kata anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Kamis (12/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mardani menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan HMP. Menurutnya, hingga saat ini, pengunduran diri Gibran belum final.
"Jika pengunduran diri belum final kita akan jalan terus HMP, sampai prosesnya final," ucap dia.
Sementara itu, Mardani menyebut pihaknya akan mempertimbangkan kembali langkah tersebut jika pengunduran diri Gibran sudah final.
"Kalau sudah final, kita putuskan lagi bersama-sama," imbuhnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Pokoknya benar," ujar Ketum Projo Budi Arie, Rabu (11/11).
DPR Percepat Proses Pemakzulan
Di sisi lain, DPR RI mulai mempercepat proses pengajuan HMP terhadap Gibran. Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan HMP dari sejumlah anggota DPR yang akan dibacakan dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11).
Sebelumnya, rapat penerimaan usulan HMP digelar di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Saan mengatakan total ada 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan HMP. Jumlah tersebut berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing perwakilan pengusul.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani, ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada," kata Saan.
Saan mengatakan pimpinan DPR akan segera menindaklanjuti usulan tersebut melalui rapat pimpinan (rapim) dan rapat Badan Musyawarah (Bamus). Dia menyebut persyaratan pengajuan HMP telah terpenuhi.
"Dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat, apa yang jadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses akan kami bawa ke pimpinan DPR RI," kata Saan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Saan, usulan tersebut akan dibahas terlebih dahulu dalam rapat pimpinan DPR RI. Selanjutnya, pimpinan DPR akan membahasnya dalam rapat Bamus sebelum memutuskan untuk meneruskannya ke rapat paripurna.
"Jadi akan kami rapim rapat pimpinan dan nanti akan kami bamuskan. Apakah nanti akan kami teruskan ke rapat paripurna dan rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat," ujarnya.
(dpw/dpw)
