.webp)
Dewan Adat Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), mempertimbangkan mencabut gelar 'La Pateddungi Daeng Pasampo' yang diberikan kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menjadi tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Persoalan ini akan dirembukkan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone.
"Kami dewan adat baru mau rembuk dengan bupati Bone karena beliau sekarang pemimpin kami. Termasuk dengan bupati sebelumnya saat Listyo diberikan gelar adat," kata Ketua Dewan Adat Bone Andi Baso Hamid Ahmad kepada detikSulsel, Kamis (5/11/2026).
Andi Baso mengatakan, pihaknya belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pencabutan gelar adat Listyo Sigit. Status kehormatan yang telah disematkan terhadap mantan Kepala Staf Presiden (KSP) tersebut masih dievaluasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siapa bilang dicabut (gelar adat Listyo Sigit), saya ketua dewan adat," tegasnya.
"Belum ada pernyataan resmi dari dewan adat. Kan saya yang ketua dewan adat," tambah Andi Baso.
Kebijakan itu akan ditetapkan dalam rapat resmi Dewan Adat Bone. Dia berharap pembahasan terkait evaluasi pemberian gelar adat terhadap Listyo bisa digelar dalam waktu dekat.
"Kita di Dewan Adat Bone ada enam orang (pengurus), dan sudah meninggal satu. Kami baru akan dicari penggantinya yang lebih kompeten," tuturnya.
Dia pun menepis isu miring soal gelar adat Listyo sudah dicabut berdasarkan pernyataan beredar yang mengatasnamakan Andi Yushan. Andi Baso menyebut Andi Yushan bukan bagian pengurus Dewan Adat Bone.
"Itu Andi Yushan hanya penasihat budaya. Dia tidak berhak mengeluarkan pernyataan, karena yang ketua lembaga adat saya," tegasnya.
Diketahui, Listyo Sigit menerima gelar adat 'La Pateddungi Daeng Pasampo' saat kunjungan kerja di Makassar pada 5 Juni 2024 lalu. Sementara pengukuhan gelar adatnya secara resmi berlangsung di Museum Arajang, kompleks Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bone pada 16 Mei 2025.
Penganugerahan gelar adat itu atas koordinasi Bupati Bone Periode 2013-2018 Andi Fahsar Padjalangi. Gelar adat La Pateddungi Daeng Pasampo memiliki arti seorang pemimpin yang arif dan melindungi bangsa dan negara.
"Dulu waktu beliau Kapolri datang ke Makassar, di situ saya berikan gelar adat di Polda Sulsel. Itu dari koordinasi dengan (mantan) Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi," ucap Andi Baso.
Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Presiden
Sebagai informasi, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan illegal access. Salah satu tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Tersangka lainnya ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Salah satu pihak yang disadap ialah Presiden Prabowo.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, dilansir dari detikNews, Selasa (3/11).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut terdapat indikasi makar dalam kasus penyadapan tersebut. Kendati begitu, kasus ini masih dalam penyidikan oleh Bareskrim Polri.
"Dari perkembangan penyelidikan dan penyidikan itu dapat ditarik kesimpulan sementara atau kesimpulan final bahwa terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar seperti yang disebutkan di dalam Pasal 191 dan 193 KUHP," kata Yusril dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, dilansir detikSumut, Rabu (4/11).
