.webp)
Gibran Rakabuming Raka menjelaskan soal keputusan mundur dari jabatan Wakil Presiden RI. Dalam pernyataannya dia menyebut keputusan yang diambil tidak terkait soal polemik ijazahnya.
"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan. Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik," kata Gibran dilansir detikNews dari akun YouTube Setwapres, Kamis (12/11/2026).
"Administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian. Karena masa depan Indonesia bukan hanya tentang siapa yang memimpin hari ini, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi yang akan memimpin esok hari," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gibran menyebut dalam keputusannya itu bukan merupakan penyataan ketidaksanggupan. Menurutnya ini sebuah langkah besar yang harus ditempuh untuk menjaga kesanggupan pemerintah sehingga dapat melangkah jauh ke depan dengan lebih tenang, utuh, dan fokus.
"Saya mohon maaf untuk setiap harapan yang belum bisa terwujud, untuk setiap masalah yang belum terselesaikan, untuk setiap hati yang mungkin terluka karena keterbatasan saya. Saya mohon maaf khusus untuk anak-anak muda Indonesia. Jangan pernah merasa terlalu muda untuk mewujudkan mimpi besar. Jangan pernah merasa terlalu kecil untuk melakukan perubahan. Dan jangan pernah berhenti peduli dan mencintai Indonesia," tegasnya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah menerima pengunduran diri Gibran. Sebelumnya Gibran juga sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden dan MPR.
Terkait polemik ijazah Gibran, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA di luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan untuk mendaftar cawapres. Meski amar putusannya tidak menerima gugatan, isi pertimbangan MK itu memunculkan desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan.
Desakan untuk mundur atau pemakzulan semakin menguat ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga bernama Subhan, yang pada pokoknya menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. DPR pun menggulirkan usul hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran yang kemudian diterima oleh pimpinan DPR.
