.webp)
Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Riau melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Pendampingan dilakukan tim Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) agar penyaluran tepat sasaran serta lebih transparan.
Pendampingan dilakukan Seksi Datun ke sejumlah sekolah dasar di Pekanbaru. Ini merupakan program Jaksa Pelita Pintar yang digelar saat penyerahan rekening tabungan dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) bagi 1.205 pelajar sekolah Dasar se-Kota Pekanbaru.
"Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dan Bank BRI. Tentu dalam mendukung penyelenggaraan program bantuan pendidikan yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," kata Kajari Pekanbaru, Carel Williams didampingi Kasi Intel Mey Ziko, Jumat (13/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program Jaksa Pelita Pintar adalah salah inovasi pelayanan dan pendampingan hukum Bidang Datun Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Lewat program ini, Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberi pendampingan hukum.
"Di sini Jaksa Pengacara Negara berperan dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pelaksanaan program pemerintah di bidang pendidikan. Khususnya Program Indonesia Pintar, sebagai upaya preventif untuk meminimalkan risiko permasalahan hukum, meningkatkan tertib administrasi, serta mendukung terpenuhinya hak pendidikan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Carel.
Carel mengungkap program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin sesuai kriteria yang ditetapkan. Tujuannya, mendukung keberlangsungan pendidikan, mencegah terjadinya putus sekolah, serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
Mengingat bantuan itu berkaitan langsung dengan pemenuhan hak peserta didik, pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan tata kelola yang baik. Khususnya dari ketepatan data penerima, kelengkapan administrasi, proses aktivasi rekening, hingga penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Pekanbaru melalui Seksi Datun mengambil peran dalam aspek pendampingan hukum yang bersifat preventif, khususnya melalui pemberian pertimbangan hukum, koordinasi, identifikasi potensi risiko hukum, serta penyampaian saran dan rekomendasi hukum sesuai kewenangan. Pendampingan tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum, dengan tetap menghormati tugas serta tanggung jawab masing-masing instansi penyelenggara dan pihak perbankan dalam proses penyaluran bantuan," kata Mantan Aspidsus Kejari Riau tersebut.
Penyerahan rekening tabungan dan kartu ATM bagi 1.205 pelajar SD di Pekanbaru menjadi bagian penting dalam mendukung akses penerima manfaat terhadap bantuan Program Indonesia Pintar 2026. Rekening tabungan dan kartu ATM merupakan sarana layanan perbankan yang digunakan dalam mekanisme penyaluran bantuan sesuai ketentuan.
Dari situlah, proses penyerahan rekening dan kartu ATM perlu dibedakan dari proses pencairan dana bantuan. Meskipun tahapan pencairan tetap mengikuti persyaratan administrasi, aktivasi rekening, serta mekanisme penyaluran yang ditetapkan oleh pihak berwenang.
"Kami mendorong penguatan koordinasi dan upaya pencegahan terhadap berbagai potensi permasalahan dalam pelaksanaan bantuan pendidikan, antara lain ketidaksesuaian data penerima manfaat, keterlambatan pemenuhan persyaratan administrasi, kendala aktivasi rekening, kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pencairan bantuan, serta potensi penyalahgunaan atau pemotongan dana bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan," katanya.
Upaya preventif itu dilaksanakan melalui pendekatan edukatif, koordinatif, dan pendampingan hukum guna mendukung perlindungan hak-hak peserta didik.
