.webp)
Polda Riau menggelar latihan pra operasi (latpraops) sebagai kesiapan dalam pelaksanaan Operasi Zebra Lancang Kuning 2026. Polda Riau menekankan agar pelaksanaan operasi mengedepankan pelayanan humanis dan penindakan berbasis electronic-traffic law enforcement (ETLE).
Latpraops Zebra Lancang Kuning 2026 dibuka oleh Wakapolda Riau Brigjen Simson Zet Ringu, di Aula Tribrata Polda Riau, Kota Pekanbaru, Jumat (13/11/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dihadiri oleh Irwasda, Dirlantas Polda Riau serta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Riau.
Operasi Zebra sendiri digelar pada tanggal 16-29 November 2026. Operasi terpusat dari Korlantas Polri ini merupakan pra Operasi Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Dalam arahannya, Wakapolda Riau mengingatkan seluruh peserta pelatihan agar menjadi personel yang adaptif di tengah pesatnya perubahan pola perilaku masyarakat dan perkembangan teknologi. Ia menegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki kepolisian bukanlah hak permanen, melainkan amanah kepercayaan publik yang sewaktu-waktu dapat ditarik jika tidak dijaga dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apakah kita menganggap kewenangan yang kita miliki merupakan hak waris yang tidak mungkin diganggu oleh siapa pun? Jika masih memiliki persepsi seperti itu, bersiaplah kehilangan kepercayaan tersebut. Kewenangan adalah amanah masyarakat yang harus dijaga melalui pembenahan dan peningkatan kemampuan," ujar Brigjen Simson.
Wakapolda juga menekankan agar latpraops tidak hanya menjadi sebuah latihan rutin yang sekadar menggugurkan kewajiban. Ia berharap dari pelatihan tersebut, personel khususnya di jajaran lalu lintas dapat membuat terobosan-terobosan kreatif dalam upaya penegakan dan penertiban hukum di bidang lalu lintas.
 Polda Riau menggelar latpraops dalam kesiapan Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 Foto: (Dok. Istimewa) |
Selain menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Wakapolda juga mengajak jajaran lalu lintas untuk lebih tajam dan kritis dalam membedah data operasional, seperti perbandingan angka pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas. Ia mencontohkan, tingginya angka pelanggaran lalu lintas harus dianalisis secara mendalam apakah benar-benar mencerminkan rendahnya kepatuhan masyarakat, atau justru dipengaruhi oleh konsistensi maupun keaktifan perangkat dan personel di lapangan dalam melakukan penindakan.
"Kita harus mampu mempertanggungjawabkan data yang disajikan. Jangan hanya melihat angka secara kuantitatif, tetapi pahami makna di balik angka tersebut sebagai dasar evaluasi kinerja yang objektif," tambahnya.
Dalam latpraops ini, personel dibekali materi yang mencakup penguatan pengawasan internal dan penegakan disiplin personel, pemetaan kerawanan kamtibmas, strategi preemtif dan preventif, serta optimalisasi fungsi Polisi Jalan Raya (PJR). Selain itu, peserta juga dibekali strategi penegakan hukum berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang dikombinasikan dengan pendekatan penindakan humanis, dukungan pemeriksaan kesehatan kelayakan pengemudi, hingga manajemen komunikasi publik.
(mea/imk)
