.webp)
Lahan parkiran lapangan padel di Kemang, Jakarta Selatan, longsor hingga menimpa sejumlah rumah warga. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta F-Gerindra, Ali Lubis, meminta Pemprov DKI Jakarta mengaudit secara menyeluruh bangunan lapangan padel itu.
"Pertama, persoalan perizinan membangun harus diperiksa secara menyeluruh. Pemprov DKI harus memastikan apakah bangunan utama maupun fasilitas pendukungnya, termasuk area parkir, sudah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan dan aturan. Jangan sampai bangunan utamanya berizin, tetapi fasilitas pendukungnya dibangun tanpa memenuhi persyaratan," kata Ali Lubis kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ali meminta agar dilakukan audit teknis terhadap konstruksi bangunan. Menurutnya, kekuatan fondasi bangunan juga harus diperiksa.
"Kedua, harus dilakukan audit teknis terhadap konstruksi bangunan. Kita tidak boleh hanya melihat ada atau tidaknya izin bangunan. Tapi harus diperiksa juga kekuatan fondasi, struktur penahan tanah, sistem drainase, kajian kondisi tanah, serta metode pelaksanaan konstruksinya. Apalagi lokasinya berdekatan dengan permukiman warga," tutur dia.
"Ketiga, pengawasan di lapangan lapangan harus diperketat oleh Pemprov Jakarta. Saya mendorong Pemprov DKI melalui dinas terkait, Satpol PP, serta walikota hingga lurah melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap seluruh lapangan padel di Jakarta," imbuhnya.
Selain itu, Ali mendorong pemeriksaan legalitas bangunan, kesesuaian peruntukan ruang, kelayakan konstruksi, fasilitas parkir. Selain itu, dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar juga harus diperiksanya.
"Terkait kasus longsornya lapangan padel di Kemang ini, keselamatan dan pemulihan hak warga yang terdampak harus menjadi prioritas. Kerusakan rumah, akses jalan, dan kerugian masyarakat harus ditangani secara serius dan pemilik harus bertanggung jawab," ucap dia.
Ali juga meminta pihak lapangan padel bertanggung jawab. Dia mendorong penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran.
"Terakhir saya mendukung langkah Gubernur DKI yang menegaskan bangunan komersial tanpa PBG harus ditindak tegas, termasuk ditutup sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku," ucap dia.
"Prinsipnya, kita tidak anti-investasi dan tidak mendirikan usaha, tetapi investasi harus tertib aturan, memperhatikan keselamatan, dan menghormati hak masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari investasi," lanjutnya.
Parkiran Padel di Kemang Longsor Timpa Rumah Warga
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons peristiwa longsor di area parkir lapangan padel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pramono menegaskan bangunan komersial yang tidak memiliki persetujuan bangunan gedung harus ditutup.
Hal itu disampaikan Pramono saat memimpin rapat tingkat kecamatan di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11). Dia mengaku telah meminta jajarannya menindak tegas bangunan yang tidak mengantongi izin, termasuk lapangan padel.
"Kalau ada bangunan yang belum ada PBG, terutama untuk komersial, terutama untuk misalnya padel, saya segera minta untuk ditutup. Nggak ada kompromi untuk itu," kata Pramono.
