.webp)
Kementerian Agama (Kemenag) menyalurkan bantuan pendidikan sekitar Rp 7 triliun melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Bantuan tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa, santri, hingga mahasiswa.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan bantuan itu menjadi salah satu upaya pemerintah mendukung anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan.
"Kementerian Agama itu menyalurkan Rp 7 triliun rupiah untuk PIP dan KIP Kuliah. Jadi beasiswa untuk anak-anak, pelajar, santri dan mahasiswa," ujar Nasaruddin dalam Konferensi Pers Dua Tahun Capaian Kemenag di Jakarta Pusat pada Senin (19/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Nasaruddin, dukungan pembiayaan tersebut berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai lembaga yang berada di bawah naungan Kemenag. Lembaga tersebut mencakup madrasah, pesantren, perguruan tinggi keagamaan, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Ia juga menyoroti capaian lulusan lembaga pendidikan keagamaan yang berhasil melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
"Banyak sekali alumni-alumni kita itu diterima di mancanegara," jelas Menag.
Nasaruddin turut mencontohkan sejumlah madrasah yang mencatatkan prestasi akademik di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya MAN 2 Malang, MAN 2 Makassar, MAN Insan Cendekia Gorontalo, dan MAN Insan Cendekia Serpong.
Rincian Beasiswa PIP dan KIP Kuliah
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan, dari total anggaran sekitar Rp 7 triliun tersebut, bantuan melalui PIP mencapai Rp 4 triliun. Sementara itu, anggaran KIP Kuliah mencapai sekitar Rp 3 triliun.
"Jadi selama pemerintahan Bapak Presiden Prabowo-Gibran itu sudah menyalurkan PIP dan KIP Kuliah. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas SDM, ada 3.659 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa," katanya.
Selain bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa, Kemenag juga mengalokasikan anggaran untuk tunjangan profesi guru dan dosen. Pemerintah turut mendukung perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pembelajaran digital, pembinaan prestasi, serta perluasan layanan bagi penyandang disabilitas.
Dalam upaya memperluas pendidikan inklusif, Nasaruddin menyebut sekitar 2.000 madrasah telah memiliki layanan pendidikan yang mendukung kebutuhan peserta didik, termasuk 1.547 unit layanan disabilitas.
Kemenag juga menjalankan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 857 madrasah telah menerima manfaat program tersebut.
