.webp)
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam memberantas praktik mafia di sektor kehutanan. Dia menegaskan negara tak boleh kalah dari kelompok yang mengincar kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan pribadi.
Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam acara penyerahan rampasan kasus korupsi dan hasil denda administratif penyalahgunaan kawasan kehutanan senilai Rp 11,4 triliun kepada negara. Kegiatan itu turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
"Hukum harus tegak dan penegakan hukum yang tegas diperlukan adanya rangka menjaga stabilitas nasional. Negara tidak boleh kalah dari mafia yang haus menghisap kekayaan hutan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri," katanya di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Burhanuddin menekankan hutan merupakan anugerah Tuhan yang harus dikelola dan dilestarikan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, menurutnya negara tidak boleh kalah dari praktik mafia yang mengeksploitasi kekayaan hutan Indonesia.
Dia turut berbicara tentang pidato historis Bung Karno yakni 'Indonesia Menggugat'. Dalam pidato itu disebutkan bahwa Indonesia sebagai surga bagi kaum imperialis karena kekayaan alamnya yang tiada banding.
"Beliau mengatakan bahwasanya Indonesia bagi kaum imperialisme adalah suatu surga. Suatu surga yang di seluruh dunia tidak ada lawannya, tidak ada bandingnya kenikmatannya," papar Burhanuddin.
Menurut Jaksa Agung, saat ini Indonesia masih kerap terjebak sebagai pemasok bahan mentah dalam arsitektur ekonomi global. Sementara nilai tambah dan keuntungan strategisnya justru lebih banyak mengalir ke luar negeri.
"Kondisi ini menunjukkan pengelolaan sumber daya nasional belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat," tutur Burhanuddin.
"Oleh karena itu, negara bertanggung jawab secara konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peran aktif melindungi kepentingan nasional," sambungnya.
Karena itu, dalam konteks tugas Satgas PKH, Burhanuddin mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen represif atau penghukuman semata. Lebih dari itu, hukum harus menjadi pondasi utama bagi terciptanya ekonomi nasional yang sehat dan berdaulat.
"Penegakan hukum yang lemah akan membuat negara kehilangan uang, kehilangan aset, kehilangan wibawa, kehilangan kemampuan untuk menyejahterakan rakyat," ucap Burhanuddin.
"Sebaliknya, penegakan hukum yang kuat, cerdas, dan terarah akan memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian negara, menyehatkan iklim usaha untuk memberi dampak nyata bagi ekonomi nasional," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH itu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH. Burhanuddin berharap kerja Satgas dapat memberikan dampak nyata bagi iklim usaha dan ekonomi nasional.
"Kita pastikan bahwa hutan harus dikelola harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok," ucapnya.
