.webp)
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta PT Pertamina (Persero) memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia tak ingin ada praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang masih terjadi di berbagai daerah.
Hal itu disampaikan Andre dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina Persero. Andre menilai, upaya pengawasan yang dilakukan Pertamina perlu ditingkatkan.
"Ini PR yang harus kita selesaikan. Jangan sampai persoalan antrean BBM ini terus berulang. Kita harus mencari solusi yang komprehensif," ujar Andre dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mencontohkan kondisi di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Menurutnya, terdapat ketimpangan distribusi kuota BBM subsidi antara SPBU yang berada di kawasan tertentu dengan SPBU di sepanjang jalur nasional.
Akibatnya, ujar dia, masyarakat yang melintasi jalur utama kerap menghadapi antrean panjang, terutama pada pagi dan sore hari. Selain persoalan distribusi kuota, Andre menyoroti praktik penyalahgunaan BBM subsidi dengan menggunakan kendaraan yang sama untuk melakukan pengisian berulang kali di sejumlah SPBU.
Ia menyebut BBM yang dibeli dengan harga subsidi, diduga dijual kembali dengan memanfaatkan disparitas harga. Andre menyebut praktik itu berpotensi menghasilkan keuntungan hingga Rp 500 ribu per hari.
"Bayangkan, ada orang yang cukup mengantre pagi dan sore, kemudian mendapatkan keuntungan hingga Rp 500 ribu sehari. Kalau dilakukan selama 30 hari, bisa mencapai Rp 15 juta. Ini tentu tidak sehat dan harus dihentikan," kata Andre.
Politikus Gerindra ini mengusulkan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri yang mengatur pembatasan pembelian BBM subsidi secara lebih ketat. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembatasan volume pengisian berdasarkan kendaraan dan pengaturan sistem pembelian lintas wilayah.
Ia juga mendorong Pertamina memaksimalkan teknologi pemantauan secara real time untuk mendeteksi kendaraan yang melakukan pengisian BBM secara tidak wajar. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan, Pertamina harus segera berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan aparat penegak hukum.
"Pertamina sebenarnya bisa memanfaatkan data real time untuk mendeteksi kendaraan yang mencurigakan. Kalau ada kendaraan yang terindikasi melakukan pengisian berulang, harus bisa segera ditindaklanjuti bersama pengelola SPBU dan aparat penegak hukum," kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI.
Andre menegaskan, persoalan kebocoran BBM subsidi tidak bisa dibebankan hanya kepada Pertamina maupun BPH Migas. Menurutnya diperlukan kebijakan tegas pemerintah yang melibatkan seluruh pihak.
Andre menyebut Komisi VI DPR RI akan kembali memanggil Pertamina setelah Lebaran. Ia ingin ada laporan resmi mengenai perkembangan penanganan persoalan BBM tersebut.
"Kita akan undang kembali Pertamina untuk menanyakan progresnya. Kalau tidak ada solusi atau perkembangan yang konkret, persoalan ini akan terus berulang. Kita tidak ingin hanya rapat dan berdiskusi, tetapi tidak ada penyelesaian," imbuhnya.
Simak juga Video 'Impor BBM-LPG Kini Lewat Lemigas, Skema Masih Transisi':
(dwr/ygs)
