.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah turut melibatkan TNI-Polri dalam mengawal realisasi investasi di wilayahnya. Hal ini dianggap penting untuk memenuhi syarat masuknya investasi di Jawa Tengah.
Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Sudaryanto, mengatakan keamanan menjadi bagian dari tanggung jawab pihaknya. Dalam hal investasi, TNI kerap mengawal sejumlah demo buruh di wilayah Jawa Tengah.
TNI turut mengawal aksi demonstrasi buruh agar berlangsung tertib dan tidak mengganggu kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Jawa Tengah. Selain itu, TNI juga berupaya memastikan kepastian hukum di wilayah tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam hal investasi ini sepertinya maraknya demo buruh, itu juga kita kan, itu juga kalau orang mau investasi ke Indonesia, 'oh banyak demo' kan agak ragu-ragu juga. Kemudian juga mungkin kepastian hukum, itu juga salah satu hal-hal yang harus kita sama-sama kita berkolaborasi saling mengamankan," jelasnya dalam acara detikJateng-Jogja Awards, Jumat (23/10/2026).
Dia menegaskan, TNI terus berkolaborasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai hambatan investasi di Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan investasi di wilayah tersebut.
"Jadi kita intinya bahwa TNI sebagai alat pertahanan keamanan negara dalam hal menumbuhkan investasi khususnya di jawa tengah ini, kita selalu bersama-sama berkolaborasi dengan pihak kepolisian dengan pihak pemerintah daerah untuk sama-sama mengatasi apa yang menjadi hambatan dalam berinvestasi di Jawa Tengah," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Roy Hardi Siahaan, menjelaskan keamanan menjadi faktor yang dipertimbangkan investor di Jawa Tengah. Salah satu pengamanan yang dilakukan Polri dalam hal ini adalah mengawal demo buruh agar tetap kondusif.
Ia mengatakan, aksi demonstrasi yang berlangsung kondusif tidak lepas dari kolaborasi antara Polri dan TNI. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.
"Bahwa demo yang terjadi di Jawa Tengah, Puji Tuhan Alhamdulillah, kita bisa selesaikan dengan kondusif," terangnya.
Baca juga: Gubernur Jateng Mau Jemput Investasi Vietnam |
Namun begitu, Roy tak menampik adanya tindak pidana premanisme yang kerap kali mengganggu aktivitas usaha di Jawa Tengah. Tindakan tersebut dilakukan dengan berbagai modus, seperti pungli mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas), konflik lahan, demo buruh yang ditunggangi, penggelapan barang, hingga siber dan penipuan.
Meski demikian, Roy mengaku tak segan menindak pelaku pidana tersebut. Hal ini diharapkan bisa mendorong kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor.
"Kami dari sisi Kepolisian dan teman-teman dari TNI ingin mengawal terkait dengan kegiatan investasi di Jawa Tengah, harapannya adalah para investor baik dalam negeri maupun luar negeri itu bisa menginvestasikan apapun kegiatan itu untuk kepentingan dari pada Jawa Tengah," pungkasnya.
(ahi/hal)
