.webp)
Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) menilai tarif angkutan penyeberangan di Indonesia masih belum menutup biaya produksi. Berdasarkan perhitungan organisasi tersebut, tarif yang berlaku saat ini masih memiliki kekurangan sekitar 31,81% dari harga pokok produksi (HPP).
Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP, Rakhmatika Ardianto, mengatakan kondisi tersebut membuat operator kapal menghadapi tekanan dalam memenuhi biaya operasional dan standar keselamatan.
Menurut Rakhmatika, penerapan teknologi baru, termasuk penggunaan baterai sebagai sumber tenaga kapal, perlu disesuaikan dengan kondisi usaha, karakteristik lintasan, dan kesiapan keselamatan di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penerapan energi terbarukan perlu mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan angkutan penyeberangan kita. Saat ini, pembiayaan untuk memenuhi standar keselamatan saja masih menghadapi tekanan akibat tarif yang belum menutup biaya acuan. Konversi ke tenaga baterai tentu memerlukan investasi tambahan yang harus dihitung dengan cermat," kata Rakhmatika dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Rakhmatika menjelaskan operator kapal wajib memenuhi ketentuan keselamatan sesuai standar nasional National Cargo Vessel Standard (NCVS) serta ketentuan internasional Safety of Life at Sea (SOLAS). Pemenuhan standar tersebut membutuhkan biaya.
Sementara itu, berdasarkan perhitungan yang mengacu pada formulasi tarif dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 66 Tahun 2019, tarif angkutan penyeberangan masih kurang sekitar 31,81% dari HPP.
GAPASDAP membandingkan tarif angkutan penyeberangan di Indonesia dengan sejumlah negara lain. Tarif di Indonesia tercatat sekitar Rp 1.033 per mil, sedangkan di Thailand mencapai Rp 2.984 per mil dan Filipina Rp 1.995 per mil.
Menurut Rakhmatika, perbandingan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat kecukupan tarif angkutan penyeberangan di Indonesia. Dia meminta pemerintah segera melakukan penyesuaian tarif dengan memperhitungkan kebutuhan setiap lintasan.
"Keselamatan tetap menjadi kewajiban operator. Karena itu, biaya untuk memenuhinya harus mendapat perhatian dalam perhitungan tarif. Pemerintah perlu segera menyesuaikan tarif berdasarkan kebutuhan masing-masing lintas," lanjutnya.
Selain persoalan tarif, GAPASDAP juga menyoroti kesiapan kapal dalam mengangkut kendaraan listrik. Jumlah kendaraan listrik di Indonesia terus bertambah, tetapi pengangkutannya melalui transportasi penyeberangan masih menghadapi sejumlah kendala.
Pengangkutan kendaraan listrik membutuhkan kesiapan dalam menangani risiko baterai. Karena itu, ketentuan pengangkutannya perlu diperjelas dan diterapkan secara seragam, mulai dari pemeriksaan kendaraan, penempatan muatan, deteksi dini, peralatan penanggulangan kebakaran, hingga kemampuan awak kapal menjalankan prosedur darurat.
Hingga saat ini, operator kapal masih belum berani mengangkut kendaraan listrik. Risiko dinilai semakin besar apabila kapal yang digunakan juga menggunakan tenaga listrik dengan baterai berkapasitas lebih besar.
Di sisi lain, GAPASDAP menilai Indonesia masih memiliki peluang mengembangkan biodiesel sebagai sumber energi alternatif untuk kapal. Program B50 yang telah berjalan menggunakan campuran 50% biodiesel dan 50% solar.
Biodiesel berbasis minyak sawit dinilai dapat meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
Rakhmatika mengatakan penggunaan biodiesel pada armada kapal bermesin diesel dapat menjadi pilihan transisi energi yang lebih sesuai dengan kondisi usaha saat ini.
"Indonesia mempunyai bahan baku biodiesel yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian energi. Pilihan ini perlu kita optimalkan secara bertahap dengan pengujian yang memadai. Karena itu, penggunaan energi terbarukan pada kapal dapat terus dikembangkan melalui biodiesel," katanya.
(fdl/fdl)
