.webp)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Dilansir dalam laman MUI (14/11/2026), Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, mengimbau seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam dan organisasi masyarakat (ormas) Islam, untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat.
Menurutnya, di tengah perubahan situasi politik nasional, kepentingan utama bangsa adalah merawat kebersamaan dan mencegah terjadinya perpecahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kita harus membangun persatuan yang kuat, jangan sampai terjadi konflik," ujarnya.
MUI juga meminta para pimpinan dan kader ormas Islam di berbagai daerah untuk berperan aktif menenangkan umat. Mereka diharapkan dapat menjaga situasi di lingkungan masing-masing agar masyarakat tidak mudah terpancing provokasi yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa.
Menurut MUI, peran tokoh agama dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kondisi di tingkat akar rumput tetap aman, damai, dan kondusif.
MUI Serahkan Proses Politik kepada DPR dan MPR
Menyikapi proses politik setelah pengunduran diri Wakil Presiden Gibran, MUI menegaskan bahwa mekanisme konstitusional sepenuhnya diserahkan kepada lembaga negara yang berwenang, yakni DPR dan MPR.
Kiai Cholil meminta masyarakat tidak ikut memperkeruh suasana. Sebab, proses tersebut telah memiliki mekanisme dan aturan yang harus dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Berkenaan dengan proses hukum dan politik, kita percayakan kepada wakil-wakil kita di DPR agar mereka memprosesnya, seperti halnya di MPR. Kita jangan ikut ribut, itu sudah ada mekanismenya sendiri dan sudah ada aturannya, dan bisa berjalan dengan baik," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, MUI turut menyoroti dugaan kasus penyadapan yang menjadi perhatian publik. MUI menyatakan dukungannya kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut kasus tersebut secara transparan dan profesional hingga tuntas.
Kiai Cholil juga mengingatkan agar kedaulatan dan kehormatan negara tetap dijaga. Menurutnya, tidak boleh ada tindakan yang mengarah pada makar ataupun pengkhianatan terhadap bangsa.
Terkait sosok yang nantinya akan mengisi posisi Wakil Presiden, MUI menegaskan tidak akan masuk ke ranah politik praktis, termasuk menentukan figur pengganti. Kewenangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
MUI berharap pemimpin yang nantinya dipilih mampu merangkul seluruh elemen bangsa dan mendukung agenda pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat.
"Kami sepenuhnya menyerahkan kepada Presiden yang cocok. Kami tidak masuk pada politik praktis menentukan orang, tapi kami akan membela Indonesia, menjaga Indonesia tetap kondusif, tetap damai, dan masyarakat tetap guyub," kata Kiai Cholil Nafis.
