.webp)
Setelah menikah, biasanya pengantin banyak yang menunda urus administrasi dokumen kependudukan, KUA di Bandung ini siap bantu urus.
Melalui kerjasama Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pasangan pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol, Kota Bandung mendapat kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan setelah menikah.
Melansir laman Kemenag (14/11/2026), Kepala KUA Kecamatan Regol Ahmad Fauzi mengatakan, layanan tersebut memudahkan pasangan pengantin karena proses pengurusan administrasi kependudukan dapat dilakukan melalui KUA. Sehingga pasangan tidak perlu mengurus secara terpisah ke kantor Disdukcapil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Enak itu, jadi tidak ribet. Kerja sama dengan Kemenag, tetapi operatornya di KUA masing-masing," ujar Ahmad Fauzi.
Integritas layanan ini menjadi salah satu bentuk pengembangan pelayanan KUA supaya semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kini KUA tidak hanya melakukan pencatatan pernikahan tetapi juga membantu akses layanan administrasi yang berhubungan dengan kehidupan keluarga.
"Selain mempermudah administrasi setelah akad, KUA Regol memberikan pembekalan kepada calon pengantin melalui bimbingan perkawinan (Bimwin). Kegiatan ini dijadwalkan setiap bulan, biasanya pada akhir bulan, dengan melibatkan penghulu dan penyuluh agama Islam," jelasnya.
Selain Disdukcapil, KUA juga bekerjasama dengan Puskesmas dan Komisi Penanggulangan AIDS dalam pelaksanaan Bimwin, terutama dalam memberikan pemahaman yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, sebagai bekal pengetahuan sebelum membangun kehidupan rumah tangga.
"Materi Bimwin juga mengacu pada lima pokok pembahasan, yakni mempersiapkan keluarga sakinah, mempersiapkan keturunan berkualitas, manajemen konflik, pengelolaan ekonomi keluarga, serta kesehatan reproduksi. Materi tersebut diarahkan untuk membangun kesiapan calon pengantin dalam menghadapi dinamika kehidupan berkeluarga," ujarnya.
KUA Regol didukung dua penghulu, termasuk kepala KUA, serta delapan penyuluh agama Islam yang terdiri atas tiga pegawai negeri sipil dan lima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Para penyuluh turut mengambil peran dalam pembinaan masyarakat sesuai kebutuhan dan bidang tugas masing-masing.
