.webp)
Tragedi April Makassar Berdarah (Amarah) Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada 29 tahun silam menyimpan kenangan pahit bagi generasi baru mahasiswa UMI. Kenangan akan tindakan represif militer masih sangat membekas di benak mereka.
Sejarah kelam itu diperingati setiap 24 April. Insiden yang terjadi di kampus UMI pada 1996 ini menyebabkan korban luka-luka hingga tewas saat mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif angkutan umum.
Mahasiswa dari berbagai elemen di UMI memperingati tragedi itu dengan turun ke jalan, Kamis (24/4/2025). Mahasiswa mengaku merasakan luka dan kemarahan atas tragedi kelam itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama-tama saya mau bilang, saya berdiri di sini bukan karena saya paling paham. Tapi karena saya ikut rasa. Saya ikut luka. Saya ikut marah," kata salah seorang orator saat berorasi di depan kampus UMI, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.
Aksi ini ditegaskannya bukan sekadar teriakan semata. Namun ini adalah bentuk pengingat bahwa cucuran darah para korban Amarah tidak akan bisa dilupakan.
"Hari ini kita berdiri di depan kampus, bukan cuma mau teriak. Tapi mau bilang bahwa darah mahasiswa itu bukan air, darah yang tumpah itu. Bukan hal kecil yang bisa dilupakan," tegasnya.
"Kawan-kawan kita, senior kita sudah tiada. Dan sampai sekarang pelurunya tidak pernah tahu siapa yang tembak. Pemerintah diam, kampus juga diam," lanjutnya.
 Aksi mahasiswa memperingati 29 tahun tragedi Amarah UMI Makassar. Foto: (Fatmawati Hamzading/detikSulsel) |
Dia lantas menegaskan mahasiswa saat ini juga tidak boleh ikut diam. Sebab, kata dia, kondisi yang terjadi pada 1996 silam itu bisa saja terjadi kepada mereka.
"Tapi kita tidak boleh diam, karena kalau kita diam besok bisa kita yang kena. Jangan mi tunggu jadi aktivis senior baru berani bicara. Mahasiswa itu bukan soal umur atau angkatan, tapi soal siapa yang berani lawan ketidakadilan," tegasnya lagi.
Dia juga berharap tragedi Amarah ini terus disuarakan. Dia tidak ingin kejadian itu justru hanya menjadi catatan sejarah yang sunyi.
"Jadi, teman-temanku sekalian mari kita terus suarakan ini. Terus jaga bara perlawanan. Jangan biarkan April Makassar Berdarah jadi catatan sejarah yang sunyi," pungkasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
Mahasiswa Tolak UU TNI
Massa mahasiswa turut menyerukan penolakan terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Mereka khawatir tragedi Amarah terulang kembali.
"Dalam tahun-tahun terakhir, Amarah telah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan cerminan kekejaman militer menangani kebebasan bersuara. Peristiwa ini adalah pengingat bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk profesional dalam menangani demonstrasi," kata Koordinator Lapangan Aliansi PMII Rayonse, Firda dalam keterangannya, Kamis (24/4).
Firda menyoroti pemerintah saat ini seolah lupa akan sejarah kelam Amarah dengan mengesahkan UU TNI. Kebijakan ini dikhawatirkan mengembalikan militer ke ranah sipil untuk melakukan tindakan represif terhadap massa aksi demonstrasi seperti tragedi Amarah.
"Beberapa pasal dalam UU TNI dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia dan membuka peluang bagi militer untuk kembali melakukan tindakan yang tidak profesional dalam menangani konflik sosial," terang Firda.
"Keterlibatan militer dalam penanganan konflik sosial telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat sipil. Tragedi Amarah seolah menjadi pengingat bagaimana wajah militer dapat melanggar hak asasi manusia dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat," sambungnya.
Dia menerangkan UU TNI menjadi sorotan publik sebab dilakukan secara tidak transparan dan tanpa melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, hal tersebut justru tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan tidak mempertimbangkan kepentingan umum.
"Masyarakat berperan penting dalam pengontrolan kekuasaan agar tercipta balance of fover. Namun pemerintah justru tidak mengikutsertakan rakyat sipil tetapi melaksanakan rapat tertutup di dalam hotel bintang lima," ucap Firda.
Kebijakan pemerintah dikhawatirkan ini disebutnya akan memunculkan kembali doktrin dwifungsi ABRI, yakni militer berperan ganda sebagai kekuatan pertahanan dan kekuatan politik. Hal ini dinilai sangat berbahaya.
"Ini sangat berbahaya karena akan membuka peluang bagi militer dalam mengintervensi kehidupan politik dan sosial masyarakat. Dalam sistem berdemokrasi militer tidak patut bertentangan dengan warga sipil, sebab tentara adalah orang yang memiliki akses terhadap senjata dan sampai kapanpun senjata tidak bisa diajak berdiskusi," imbuhnya.
