Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang menghadapi tantangan persaingan investasi global di tengah dinamika geopolitik dunia. Persaingan dengan negara lain menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk menarik investor masuk ke Indonesia.
"Pembentukan KEK Batang pada awalnya diposisikan di tengah situasi perang dagang antara Tiongkok (China) dan Amerika Serikat. Strategi bersaing saat itu harus disesuaikan untuk menghadapi kompetitor seperti Vietnam yang menawarkan lahan gratis, sementara di Indonesia tidak demikian," kata Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan KEK, Budi Santoso, yang mewakili Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat sesi Forum Investasi Jawa Tengah detikJateng-Jogja Awards 2026 di Nusantara Ballroom, KEK Industropolis Batang, Jumat (23/10/2026).
Budi menjelaskan, dinamika geopolitik saat ini tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok global. Perusahaan internasional mulai mempertimbangkan alternatif rantai pasok agar kegiatan produksi mereka tidak bergantung pada satu atau dua jalur saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Investor global kini menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu atau dua rantai pasok (value chain). Diperlukan beberapa cadangan jalur pasok agar produksi tetap berjalan lancar di tengah perubahan dinamika yang cepat," ujarnya.
Untuk memanfaatkan peluang tersebut, kata Budi, pemerintah mendorong pengembangan KEK sebagai salah satu komponen strategis dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Saat ini, Indonesia memiliki 25 KEK dengan nilai investasi sekitar Rp 368 triliun.
Budi menyebut kontribusi KEK terhadap pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama sejumlah ekonom, sumbangan pertumbuhan ekonomi dari KEK saat ini masih kurang dari 0,5 persen.
"Jadi memang saat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menko, KEK diperankan sangat strategis untuk menjadi salah satu komponen utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Tahun depan, Bapak Presiden sudah meminta agar KEK dapat memberi sumbangan sekitar 0,5 sampai 1 persen terhadap pertumbuhan dari KEK saja," jelasnya.
Budi menyebut kontribusi KEK terhadap pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama sejumlah ekonom, sumbangan pertumbuhan ekonomi dari KEK saat ini masih kurang dari 0,5 persen.
"Sebagaimana diketahui, saat ini kami sudah memiliki 25 KEK dengan nilai investasi sekitar Rp 368 triliun. Setelah kami bekerja sama dengan beberapa ekonom untuk menghitung sumbangan terhadap pertumbuhannya, hasilnya masih kurang dari setengah. Artinya, kita masih harus kerja keras," jelasnya.
Salah satu upaya yang didorong adalah memperkuat hilirisasi agar kegiatan produksi tidak hanya berorientasi pada pemasaran produk, tetapi juga mencakup pengolahan dan pengembangan produk turunan di dalam negeri. Dengan demikian, investasi diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
"Melalui regulasi, investor dipaksa agar barangnya ada di sini, sehingga mau tidak mau mereka harus datang ke sini. Hilirisasi ini tentunya tidak hanya secara semata, tetapi juga mencakup turunan-turunannya, dan ini terus kami dorong," ungkap Budi.
Budi menambahkan, selain mendorong investasi dan hilirisasi, Dewan KEK juga menyoroti pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal. Sebab, perkembangan kawasan industri perlu diikuti kesiapan sumber daya manusia agar masyarakat di sekitar kawasan turut merasakan manfaatnya.
"Seringkali ditemukan ketidaksesuaian antara kebutuhan tenaga kerja di KEK dengan ketersediaan tenaga kerja di daerah tersebut. Sejumlah kepala daerah kerap mengeluhkan bahwa KEK di wilayah mereka berkembang pesat, namun tenaga kerjanya bukan berasal dari penduduk lokal," tuturnya.
"Ke depan, setiap pengajuan KEK baru wajib disertai dengan profil tenaga kerja yang jelas dan terencana," lanjutnya.
Dewan KEK juga bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengembangkan program pelatihan dan magang berbayar yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di setiap kawasan. Langkah ini diharapkan dapat membantu menyiapkan tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan investor.
"Dewan KEK saat ini telah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengembangkan program magang berbayar dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah," pungkas Budi.

































































