.webp)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA). Dengan pencabutan tersebut, suket bersangkutan tidak lagi memiliki kekuatan hukum.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril, Kamis (11/11/2026), dikutip dari Kemenko Kumham Imipas, Jumat (12/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Wapres Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan. Atas polemik pendidikannya, sejumlah warganet mempertanyakan seperti apa verifikasi terhadap pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden sebelumnya.
Lembaga yang Verifikasi Ijazah Capres dan Cawapres
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026), KPU menjadi pihak yang melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan UU Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) No 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta perubahannya.
"Tidak keluar dari mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan dimaksud serta sampai saat ini pengaturan sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 masih tetap sah dan berlaku," tulisnya.
Dalam menjalankan asas kecermatan, ia menyatakan KPU memerhatikan kewenangan instansi penerbit, keberlakuan, dan riwayat penggunaan dokumen sebagai dasar pemeriksaan administratif. Sementara KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon dalam proses pencalonannya, penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri dikatakan Afif merupakan kewenangan kementerian bidang pendidikan.
"Pembagian kewenangan tersebut menjelaskan dasar penggunaan surat penyetaraan dalam pemeriksaan, dengan tetap melekatnya tanggung jawab KPU atas proses verifikasi yang dilaksanakan," terangnya.
Mekanisme Verifikasi Ijazah Capres dan Cawapres
Afif mengatakan, dalam memeriksa persyaratan pendidikan, penilaian administratif atas pendidikan Gibran didasarkan pada dokumen Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019.
Ia menjelaskan, KPU pada saat pemeriksaan memperlakukan surat tersebut sebagai dokumen persyaratan pendidikan yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan, yaitu bahwa keputusan administratif dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang.
"Dasar pemeriksaan KPU pada waktu itu memerhatikan dua keadaan. Pertama, surat penyetaraan diterbitkan oleh kementerian yang memiliki kewenangan menyetarakan pendidikan luar negeri. Kedua, dokumen yang sama telah digunakan dan diterima dalam verifikasi persyaratan pencalonan pada Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020, serta belum dicabut atau dibatalkan ketika verifikasi dokumen pencalonan Pilpres 2024 dilakukan," terangnya.
Dokumen tersebut dikatakan Afif sah dan berlaku karena belum terdapat lembaga dan/atau instansi yang membatalkannya.
Sementara itu, jika terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, KPU dalam proses verifikasi dapat melakukan klarifikasi kepada partai politik pengusul dan/atau instansi yang berwenang. Hal ini tertuang dalam Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
"Pada saat pemeriksaan tahun 2023, KPU tidak menemukan keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap surat penyetaraan tersebut berdasarkan pertimbangan mengenai instansi penerbit, keberlakuan, dan riwayat penggunaan dokumen. Pada tahapan pencalonan tersebut, KPU juga tidak menerima laporan masyarakat yang mempersoalkan dokumen itu, baik secara langsung maupun melalui Bawaslu," ujarnya.
Ia mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan informasi yang tersedia saat itu, KPU menilai tidak ada kondisi yang memerlukan klarifikasi tersebut.
Berdasarkan dokumen yang diterima dan hasil verifikasi pada waktu itu, KPU menyatakan persyaratan pendidikan telah memenuhi syarat.
Pertimbangan MK
Ia menambahkan, KPU juga telah mencermati pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai proses verifikasi seluruh dokumen pencalonan, khususnya dokumen syarat pendidikan calon.
"Dalam pelaksanaannya KPU menggunakan asas presumstion iustae causa, yang menjadi dasar atas kebenaran suatu produk hukum tetap berlaku sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh pengadilan," sebutnya.
Sementara itu, ia mengatakan KPU menghormati pertimbangan MK untuk memperkuat penerapannya dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian agar menjaga validitas dan akurasi serta kebenaran setiap data pengajuan, seperti bukti pendidikan yang mendasari surat penyetaraan.
"KPU juga menghormati pelaksanaan kewenangan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KPU tetap berkomitmen memberikan penjelasan mengenai administrasi pencalonan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan arsip dan dokumen yang tersedia," tulisnya.
