.webp)
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan, menegaskan bahwa pengelolaan dan pengawasan ekosistem halal di Indonesia tidak mungkin dilakukan secara tunggal oleh lembaganya. Menurut pria yang akrab disapa Babe Haikal ini, dibutuhkan kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan sedikitnya sembilan kementerian agar program halal berjalan optimal dari hulu hingga hilir.
"Halal tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPJPH. Nonsense. Halal harus dikontrol oleh Kementerian Perdagangan yang mengawasi lalu lintas (barang)," ujar Haikal saat ditemui di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Haikal merinci sembilan kementerian yang bersinggungan langsung dengan ekosistem halal nasional. Mulai dari hulu, seperti tempat pemotongan hewan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanian, hingga pengawasan obat-obatan halal bersama Kementerian Kesehatan.
Selain itu, ia juga menyoroti peran Kementerian Luar Negeri melalui perwakilannya di berbagai negara untuk menilai Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), serta Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan para gubernur dan kepala daerah memiliki kepedulian terhadap implementasi produk halal di wilayahnya masing-masing.
"Halal mesti bersama Kementerian UMKM yang memantau UMKM dengan kinerjanya. Mesti bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata karena desa wisata halal menjadi destinasi utama menarik turis mancanegara, Kementerian Perindustrian, dan tentunya Kementerian Agama sebagai kakak kami yang membina hingga ke daerah," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Haikal juga mengungkap adanya gagasan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait penyatuan tata kelola ekosistem halal dalam satu atap. Usulan itu muncul mengingat besarnya potensi ekonomi dari rantai pasok halal (halal value chain) di Tanah Air.
Haikal membeberkan, kontribusi halal value chain tercatat mencapai Rp 6.400 triliun atau setara dengan 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
"Beliau mengusulkan satu payung. Perindustriannya, industri halalnya, perdagangan halalnya, halal luar negerinya, pariwisata halalnya, fatwa halalnya, jadi satu. Itu usulan yang sangat menarik," tutur Haikal.
Lebih lanjut, Haikal optimistis visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai barometer dan patokan halal dunia segera terwujud. Salah satu langkah konkretnya adalah kesepakatan pembentukan Indonesia-Malaysia Halal Council yang menjadi cikal bakal ASEAN Halal Council, di mana Indonesia ditunjuk sebagai ketuanya (chairman).
"Jadi alhamdulillah, bukan cuma memegang halal di Indonesia, saya juga memegang halal di negara-negara ASEAN. Itu ASEAN Halal Council kami chairman-nya. Untuk apa? Untuk kita wujudkan sedunia, namanya World Halal Council, yang akan memayungi halal di seluruh dunia," pungkasnya.
