.webp)
Pemerintah mendorong reformasi pasar modal Indonesia bisa meniru Jepang dan Korea Selatan (Korsel). Salah satu fokusnya meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar semakin menarik bagi investor.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo mengatakan pihaknya sudah berkonsultasi dengan pelaku pasar modal untuk membahas perkembangan reformasi bursa sekaligus mengidentifikasi langkah lanjutan yang perlu dilakukan.
"Dari Kementerian Perekonomian itu kami mendorong tiga hal terutama. Pertama, meniru reformasi yang ada di Jepang maupun di Korea, kita ingin supaya terjadi value-up, jadi peningkatan nilai dari para emiten kita," kata Dradjad dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dradjad menjelaskan reformasi pasar modal di Jepang antara lain dilakukan melalui perbaikan tata kelola perusahaan, khususnya di tingkat direksi. Salah satu upayanya adalah mendorong direksi emiten meningkatkan efisiensi penggunaan modal (capital efficiency).
"Sehingga kalau efisiensi kapitalnya terpenuhi, maka kinerjanya akan makin bagus, maka corporate value-nya, nilai perusahaannya akan naik dan itu akan mendorong investor untuk masuk," jelas Dradjad.
Guna mendukung peningkatan nilai emiten, pemerintah juga meminta masukan dari pelaku bursa mengenai kebijakan di sektor ekonomi riil yang diperlukan. Sejumlah usulan mencakup kebijakan perpajakan, bea masuk, hingga pengembangan energi hijau atau green energy.
"Itu yang akan kemudian nanti kita tindaklanjuti dengan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," imbuh Dradjad.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada percepatan penegakan aturan atau enforcement terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan di pasar modal.
"Kita memakai benchmark di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa satu minggu, ada yang bisa tiga minggu. Nah kita berharap kalau ada keputusan-keputusan, itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Tadi BEI sudah menyampaikan beberapa keputusan-keputusan yang bisa dilakukan dengan cepat," ujarnya.
Fokus lainnya adalah meningkatkan edukasi dan literasi bagi pemegang saham (shareholders) maupun investor pasar modal. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai pasar modal dan sektor keuangan masih perlu diperluas.
Dia menyebut sekitar 15% penduduk usia produktif Indonesia telah masuk ke pasar keuangan. Pemerintah berharap partisipasi masyarakat dapat terus meningkat sehingga pasar keuangan menjadi salah satu sarana investasi yang semakin luas digunakan.
"Kami melihat pasar modal bukan lagi hanya sarana bagi para emiten untuk menggalang dana. Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita karena sudah banyak yang menyimpan investasinya di pasar modal sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa. Nah, mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara," pungkas Dradjad.
(fdl/fdl)
