.webp)
Baru-baru ini, sebuah acara dari perusahaan milik Raffi Ahmad di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diboikot oleh warga. Akibatnya, banyak penampil dan pelaku usaha di acara tersebut yang mundur, sehingga berimbas pada sepinya acara.
Seruan boikot ini muncul usai Raffi Ahmad hadir dalam Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis (29/10/2026). Acara tersebut diinisiasi oleh Polda Metro Jaya dan turut dihadiri mahasiswa.
Belakangan, terbukti bahwa mahasiswa tersebut dibayar untuk hadir dan mengatasnamakan kampus tertentu. Polda Metro Jaya pun meminta maaf atas polemik yang terjadi kepada seluruh masyarakat Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, seruan boikot terus menguat dan menggema di media sosial. Warganet pun berlomba-lomba membantu dan mendukung pelaku usaha atau UMKM yang mundur dari acara Raffi Ahmad, untuk diborong dagangannya.
Kuatnya Budaya Komunitas
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus pengamat media, Dr Fajar Junaedi, SSos, MSi, mengatakan, seruan boikot bisa berjalan bersamaan dengan kepedulian terhadap pihak yang terdampak. Dalam hal ini, solidaritas terhadap pelaku usaha atau UMKM menjadi bukti kuatnya budaya komunitas.
"Cancel culture bukan sekadar retorika kosong. Dalam konteks Yogyakarta, kuatnya budaya komunitas dan situasi sosial pascademonstrasi membuat penolakan terhadap RANS Carnival berkembang menjadi bentuk sanksi sosial dari publik," katanya, dikutip dari laman UMY, Selasa (3/11/2026).
Menurut Fajar, fenomena ini bisa dikaji melalui penelitian Pippa Norris berjudul "Cancel Culture: Myth or Reality?" yang terbit dalam jurnal Political Studies edisi 2023. Penelitian membahas hubungan antara kesesuaian nilai individu dengan budaya dominan kelompok dan persepsi terhadap pembungkaman pendapat.
Penelitian tersebut memang tidak secara langsung membahas boikot. Namun, kerangkanya bisa untuk membaca fenomena boikot di acara Raffi Ahmad di Sleman.
Dalam hal ini, suatu opini yang kuat dalam percakapan publik bisa memengaruhi keputusan pihak yang memiliki hubungan dengan komunitas tersebut. Ini mirip dengan kuatnya opini warganet yang tidak setuju dengan kehadiran Raffi di acara yang melibatkan mahasiswa bayaran, lalu memengaruhi pihak untuk memboikot acara-acara Raffi Ahmad.
Terlebih, boikot ini masih berkaitan dengan situasi sosial masyarakat setelah rangkaian demonstrasi mahasiswa pada 28 Oktober 2026 lalu. Posisi Raffi Ahmad menjadi sebuah isu kekuasaan, solidaritas, dan aspirasi masyarakat, sehingga memengaruhi penilaian terhadap figur publik.
"Ketika seorang figur atau kelompok dipersepsikan tidak sejalan dengan nilai yang sedang menguat di suatu komunitas, mereka berpotensi ditempatkan sebagai pihak yang dianggap berbeda dari norma sosial setempat," ungkapnya.
Fajar menjelaskan bahwa kondisi ini dapat dipahami melalui konsep fish-out-of-water, yakni situasi ketika seseorang merasa tidak berada dalam lingkungan nilai yang sesuai dengan dirinya.
Pertimbangan Penampil dan Pelaku Usaha
Fajar menilai tekanan sosial yang muncul di media sosial akhirnya menyebar ke dunia nyata. Dalam hal ini, hubungan antarkomunitas juga mendorong pengambilan sikap.
Meski begitu, keputusan penampil dan pelaku usaha, memiliki pertimbangan yang berbeda-beda. Mulai dari mempertimbangkan kondusivitas, keamanan, kenyamanan masyarakat, hingga menjaga hubungan baik dengan seluruh pihak.
"Hubungan dengan komunitas menjadi salah satu pertimbangan penting bagi musisi maupun pelaku usaha. Karena itu, keputusan untuk terlibat dalam suatu kegiatan dapat mencakup pertimbangan sosial, selain bisnis dan reputasi," tuturnya.
Fenomena ini pada akhirnya menunjukkan bahwa kekuatan komunitas masih kuat, terutama di DI Yogyakarta. Terbukti, acara yang digelar Sabtu (31/10) dan Minggu (1/11) di area parkir Stadion Maguwoharjo, Sleman, terbilang sepi.
Berdasarkan pantauan detikEdu, Sabtu (31/10) di lapangan, acara hari pertama tampak hanya dihadiri segelintir orang. Pemusik yang tampil pun tidak memiliki kerumunan penonton.
