Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di MPR RI. Anak sulung Joko Widodo itu menemui pimpinan MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres.

Pantauan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.15 WIB. Gibran disambut pimpinan MPR RI.

Sebelum ke MPR, Gibran bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana. Hal ini dikonfirmasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Memang terkonfirmasi bahwa saat ini Wapres sedang bertemu dengan Presiden di Istana dan ada rencana setelah bertemu dengan Presiden di Istana, Wapres akan menuju ke Senayan untuk bertemu dengan pimpinan MPR," ujar Dasco.

Gibran sebelumnya juga menerima relawannya di Istana Wapres pagi tadi. Untuk diketahui, Gibran disebut telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Prabowo sore, Rabu (11/11) kemarin.

Gibran Rakabuming Raka Foto: (Dok.TV Parlemen)

Lantas, bagaimana mekanismenya setelah ini?

Tahapan Setelah Gibran Mundur

Tahapan pengunduran diri Wakil Presiden diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, ada perbedaan tahapan jika Gibran mundur atau berhenti sendiri dengan tahapan pemakzulan atau diberhentikan.

Berikut tahapannya:

- Gibran mundur

- Kursi Wapres kosong

- Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3)

- Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR (Pasal 46 ayat 2 UU MD3)

- Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3)

- Dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3)

- Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3)

- Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3)

- Jika hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden (Pasal 46 ayat (7) UU MD3)

- MPR melantik Wakil Presiden terpilih (Pasal 47 ayat 1 UU MD3).

Prabowo Harus Serahkan 2 Nama ke MPR

Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra juga sempat menjelaskan mekanisme secara konstitusional jika Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Yusril mengatakan MPR akan menyurati Presiden Prabowo Subianto bahwa ada kekosongan jabatan wapres.

"Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

MPR, jelas Yusril, akan meminta Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti Gibran. Prabowo juga diminta menyerahkan berkas-berkas persyaratan pencalonan wapres tersebut.

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," ujar Yusril.

Yusril menyebut MPR kemudian mengadakan pemilihan calon wapres setelah menerima surat dari Prabowo. Pemilihan berlangsung dalam 60 hari.

"MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu," katanya.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapanya di sini.