.webp)
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap modus operandi lima tahapan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dkk. Suyudi mengungkap modus operandi tahapan tersebut dari mulai perintah penyadapan hingga perintah penghapusan data.
Hal itu disampaikan Kapolri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di gedung Nusantara III DPR, Kamis (12/11/2026). Suyudi mengatakan awalnya kasus ini terungkap setelah dilaporkan oleh pelapor ke SPKT Bareskrim Polri. Kemudian kasus itu ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
"Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data," kata Suyudi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suyudi menjelaskan awal mula perintah penyadapan itu berasal dari Listyo Sigit kepada Slamet Uliandi, kemudian perintah penyadapan tersebut diteruskan kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta.
"Tahap pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EA dan AS," kata Suyudi.
Selanjutnya perintah penyadapan itu disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Tahap kedua provisioning. Suyudi mengatakan tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara pro justicia.
Tahap ketiga pelaksanaan penyadapan. Suyudi menjelaskan penyadapan itu dilakukan melalui sistem PLX di mana petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan. Kemudian hasil transkrip tersebut dituangkan ke dalam transkripsi.
Tahap keempat, laporan hasil penyadapan itu dilaporkan kepada Sigit.
"Pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabagmon SU hingga Jenderal LSP," katanya.
Tahap kelima penghapusan data. Suyudi mengatakan AS memerintahkan hasil penyadapan tersebut dihapus.
"Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," katanya.
Diketahui, polisi telah menjerat 4 orang tersangka dalam kasus ini, diantaranya Mantan Kapolri dan Kepala KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Lihat juga Video: Kapolri-DPR Gelar Rapat Bahas Penyadapan Ilegal Terhadap Prabowo
