Kepala Otorita Ibu Kota Nusanta (OIKN) Basuki Hadimuljono meminta tambahan anggaran untuk IKN tahun depan sebesar Rp 15,8 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.

"Seperti apa yang telah dibahas pada Rapat Dengan Pendapat (RDP) Eselon I 2026, Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran untuk pembangunan Yudikatif dan Legislatif tahun 2027 Rp 15,8 triliun," kata Basuki saat hadir di Raker & RDP bersama KOMISI II DPR RI di Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).

Pada awalnya pagu anggaran Otorita IKN untuk 2027 adalah Rp 6,72 triliun. Di mana alokasi terbesar, sekitar 92 persen atau Rp 6,12 triliun akan digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan kawasan IKN, termasuk pembangunan area yudikatif dan legislatif. Sementara itu, sisanya digunakan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 592 miliar.

"Guna mendukung pembangunan fase kedua dan pengelolaan kawasan IKN, telah ditetapkan anggaran Otorita IKN 2027 sebesar Rp 6,72 triliun. Yang secara keseluruhan merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung tugas dan fungsi Otorita IKN. Untuk program dukungan management, dari Rp 6,72 triliun tersebut dialokasikan sebesar 8 persen sekitar Rp 592 miliar. Pada pengembangan kawasan strategis, dialokasikan anggaran Rp 6,12 triliun atau 92 persen dari pagu anggaran yang merupakan program prioritas," sebutnya.

Ada pun, pembangunan kawasan Kompleks Legislatif dan Yudikatif di IKN targetnya akan berjalan dalam periode 2027-2028. Proyek ini mencakup pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan kawasan.

Dilansir dari situs resmi IKN, kawasan legislatif akan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Selain itu, akan dibangun jalan kawasan sepanjang 3,7 km.

Pada pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan. Paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 km.

Berdasarkan catatan detikFinance, menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 OIKN, Sony Alisa, pembangunan fisik yudikatif akan mencapai 40 persen pada akhir tahun 2026. Pembangunannya ditargetkan rampung pada 25 Desember 2027.

Pembangunan MK, KY, dan Masjid digarap oleh ADHI-Deta Decon KSO. Sementara MA dan Plaza Keadilan dibangun oleh PT Hutama Karya (Persero).

Nilai kontrak untuk paket pembangunan MA sebesar Rp 1,4 triliun dengan progres pembangunan mencapai 12,5% sampai Agustus 2026 atau 8 bulan pengerjaan. Sementara untuk paket pembangunan MK, KY, dan Masjid Kawasan memiliki nilai kontrak sebesar Rp 1,65 triliun dengan persentase 12,41% dalam periode pengerjaan yang sama.

Sementara itu, pembangunan fisik kawasan perkantoran legislatif juga ditargetkan rampung pada Desember 2027.

Menurut PPK-E.3 Otorita IKN, Alfrits Steeve Willy Makalew, mengatakan nilai kontrak keseluruhan untuk lima paket pengerjaan kawasan legislatif mencapai Rp 8,24 triliun. Paket pembangunan tersebut mencakup, Gedung Sidang Paripurna, DPR 1 dan DPR 2, MPR, DPD, hingga utilitas di dalam kawasan legislatif seperti Plaza Kerakyatan, Masjid Kawasan, serta Taman Rakyat.