.webp)
Mahkamah Agung (MA) telah menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. MA menyatakan tidak ada bukti Gibran punya ijazah setingkat SMA di luar negeri.
Hal tersebut tertera dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, Selasa (10/11/2026), MA awalnya menyatakan judex facti atau PTUN Jakarta telah salah menerapkan hukum saat mengadili gugatan yang diajukan Subhan tersebut.
MA menyebut PTUN mempunyai kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi yang terjadi. MA menyebut pelanggaran administrasi yang terjadi bukan sekadar kepentingan kontestan pilpres belaka, melainkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
MA lalu menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada intinya menyatakan tidak menemukan bukti Gibran punya ijazah SMA yang dijadikan dasar penerbitan suket penyetaraan SMA Gibran. MA kemudian menyatakan tidak ada bukti Gibran punya ijazah setara SMA dari luar negeri.
"Secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan. Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," ujar MA.
MA menyatakan penyetaraan yang menggunakan kurikulum negara lain dengan kurikulum nasional tanpa didukung ijazah adalah tindakan yang tidak cermat. Atas pertimbangan itu, MA mengabulkan gugatan Subhan yang pada pokoknya menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
"Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan. Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal," ujar MA.
Lihat juga Video: Waka DPR soal Gibran Minta Kesempatan Buktikan Ijazah di PTUN
