.webp)
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 401.586 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kasus tersebut tersebar di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota.
Juru Bicara Kemenkes Widyawati mengatakan angka tersebut merupakan data kumulatif hingga 2 November 2026 pukul 16.00 WIB. Jumlah itu bertambah 3.906 kasus dibandingkan pemantauan sebelumnya.
Berdasarkan kelompok usia, balita menjadi salah satu kelompok yang banyak terdampak dengan 91.913 kasus. Kemudian, terdapat 87.704 kasus pada anak usia 6-9 tahun dan 56.092 kasus pada kelompok lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain kelompok usia tersebut, Kemenkes turut memantau kondisi 590 ibu hamil, 1.530 penderita asma, serta 8.086 pekerja luar ruangan yang rentan terpapar polusi udara.
Widyawati menyebut sejumlah wilayah dengan jumlah penduduk terdampak cukup besar di antaranya Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan; Pekanbaru, Riau; dan Pontianak, Kalimantan Barat.
"Secara demografis, wilayah dengan jumlah penduduk terdampak paling besar mencakup Kota Banjarbaru (Kalsel), Pekanbaru (Riau), dan Pontianak (Kalbar)," kata Widyawati dikutip dari Antara, Rabu (4/11/2026).
Dia menjelaskan, perkembangan kasus di sejumlah daerah menunjukkan fluktuasi. Di Riau, misalnya, sempat terjadi lonjakan dengan jumlah kasus mencapai sekitar 23 kasus dalam sehari.
Sementara itu, di Kalimantan Barat, kasus harian tertinggi tercatat mencapai enam kasus. Adapun di Kalimantan Selatan, jumlah kasus berkisar 0-4 kasus per hari di fasilitas pelayanan kesehatan.
Kemenkes mengingatkan masyarakat untuk menghindari paparan asap dan debu karhutla. Paparan partikel tersebut tidak hanya berisiko mengganggu saluran pernapasan, tetapi juga dapat menyebabkan iritasi mata.
"Paparan asap dan partikel debu juga menyebabkan iritasi pada mata, karena itu masyarakat diimbau untuk menghindari paparan asap dan tidak menggosok mata ketika terasa perih atau gatal," ujarnya.
Kemenkes juga memastikan ketersediaan dukungan oksigen bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan. Di Riau, misalnya, terdapat 10 rumah oksigen yang disiapkan untuk membantu warga.
Menurut Widyawati, keberadaan fasilitas tersebut harus diikuti dengan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama pasien dengan gangguan pernapasan.
