.webp)
Bupati Sambas Satono meminta pelayanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, segera kembali beroperasi. Dia mengingatkan penyelesaian persoalan pascakeributan antara warga dan petugas Bea Cukai tidak boleh sampai mengganggu kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan.
Permintaan itu disampaikan Satono saat meninjau langsung PLBN Aruk bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sabtu (7/11/2026). Meskipun PLBN Aruk merupakan kewenangan pemerintah pusat, dia menyebut aktivitas pelayanan di kawasan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat daerah.
"Jangan sampai kepentingan masyarakat lokal terganggu. Memang PLBN Aruk ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, tetapi yang diurus dan dilayani di sini adalah masyarakat daerah. Karena itu, kita berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan sehingga aktivitas pelayanan lintas batas kembali berjalan," kata Satono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum meninjau lokasi, Satono bersama Forkopimda telah mengikuti rapat koordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara daring, Jumat (6/11). Rapat tersebut membahas situasi keamanan pascakeributan serta langkah pemulihan pelayanan di PLBN Aruk.
Dalam rapat itu, Satono mengungkapkan sejumlah petugas Bea Cukai mengalami ketakutan hingga trauma psikologis setelah insiden tersebut. Karena itu, dia menyebut TNI dan Polri akan memberikan perlindungan serta jaminan keamanan kepada para petugas agar pelayanan dapat kembali berjalan normal.
"Kami Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, mewakili masyarakat wilayah perbatasan, sangat berharap PLBN Aruk bisa beroperasi kembali," ujarnya.
Selain mendorong jaminan keamanan bagi petugas, Satono juga mengusulkan pertemuan antara Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sambas dan DAD Provinsi Kalimantan Barat. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi untuk mencari penyelesaian bersama.
Menurutnya, penyelesaian persoalan di kawasan perbatasan membutuhkan sinergi pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, dan masyarakat agar situasi tetap kondusif.
Dalam peninjauan tersebut, Satono didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Rachmat Robbi, para asisten Sekretariat Daerah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), unsur Forkopimcam, serta tokoh adat dan masyarakat setempat.
Sementara dalam rapat koordinasi dengan BNPP RI sehari sebelumnya, turut hadir Dandim 1208/Sambas, Kapolres Sambas, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas, dan Ketua DPRD Kabupaten Sambas.
