.webp)
Presiden Prabowo Subianto mengucurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp125 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi. Bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap kepada pemerintah provinsi dan delapan kabupaten.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, bantuan itu menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Jambi yang terdampak karhutla. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Jambi Al Haris, jajaran TNI-Polri, serta para bupati dan wali kota di Jambi.
"Alhamdulillah, Bapak Presiden mempunyai perhatian khusus kepada masyarakat Jambi. Sudah dua kali turun Banpres, bantuan presiden yang pertama sejumlah Rp85 miliar dan kemudian minggu yang lalu juga ada Banpres tahap kedua sebesar Rp40 miliar. Jadi total Rp125 miliar," kata Raja Juli Antoni, Selasa (27/10/2026)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, penyaluran tahap pertama sebesar Rp85 miliar ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jambi serta empat kabupaten, yakni Batang Hari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Sarolangun.
Sementara itu, Banpres tahap kedua sebesar Rp40 miliar disalurkan kepada empat kabupaten lainnya, yaitu Merangin, Muaro Jambi, Tebo, dan Bungo. Dana tersebut diharapkan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menangani kebakaran sekaligus mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.
Raja Juli Antoni menegaskan, besarnya bantuan yang diberikan harus diikuti dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan aspek administrasi dan pengawasan dalam setiap penggunaan dana.
Menurutnya, koordinasi dengan aparat penegak hukum perlu dilakukan sejak awal agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Terus berkoordinasi dengan Pak Kapolda dan Pak Kajati. Jangan sampai nanti malah jadi masalah di kemudian hari. Mohon pendampingannya sejak dini, dilakukan secara transparan dan akuntabel," ujarnya.
Terkait pemanfaatannya, Raja Juli Antoni menyebut dana Banpres dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan karhutla, termasuk pengadaan peralatan yang diperlukan di lapangan.
Apabila kondisi kebakaran semakin terkendali, pemerintah daerah juga dapat mengarahkan penggunaan anggaran untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau berikutnya. Salah satu kebutuhan yang dapat diprioritaskan ialah pembangunan sumur bor untuk menunjang ketersediaan air saat kebakaran kembali terjadi.
Selain itu, dukungan terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat juga menjadi bagian dari pemanfaatan bantuan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
Raja Juli Antoni menjelaskan, Banpres tersebut merupakan tambahan dukungan di luar berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah pusat, mulai dari pengerahan helikopter, operasi modifikasi cuaca (OMC), penguatan pasukan darat, hingga pengadaan peralatan melalui kementerian dan lembaga terkait.
Ia memastikan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus berupaya menangani karhutla di Jambi. Dukungan juga melibatkan BNPB, BMKG, serta kementerian dan lembaga lainnya sesuai tugas masing-masing.
"Insyaallah, kami pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, tidak pernah tinggal diam, tidak pernah cuci tangan, lepas tangan," tegasnya.
Di tengah upaya penanganan yang terus berjalan, Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa pencegahan kebakaran tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjaga lahan agar tidak kembali terbakar, terutama ketika kondisi cuaca masih berpotensi memicu kebakaran.
"Ini adalah tanggung jawab kolektif kita. Oleh karena itu, sekaligus saya meminta kepada masyarakat agar tidak lagi membakar hutan dan lahan," tutup Raja Juli Antoni.
(dai/dai)
