.webp)
Warga Surabaya kini bisa mendapatkan pendampingan hukum lebih dekat dari tempat tinggalnya. Pemkot Surabaya menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 153 kelurahan untuk membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum, terutama perkara ringan yang dapat diselesaikan melalui musyawarah.
Fasilitas tersebut menjadi ruang pendampingan hukum sekaligus tempat penyelesaian perselisihan di lingkungan masyarakat dengan pendekatan restorative justice (RJ) atau keadilan restoratif. Dengan demikian, persoalan antarwarga tidak selalu harus berujung pada proses pidana.
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Daerah (Setda) Kota Surabaya, Sidharta Praditya Revienda Putra mengatakan, seluruh kelurahan di Surabaya diarahkan menjadi rumah keadilan bagi masyarakat. Program ini juga menjadi bentuk dukungan Pemkot Surabaya terhadap upaya kejaksaan dalam mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seluruh kelurahan Surabaya itu adalah sebagai rumah restorative justice. Ini juga mendukung apa yang dilakukan dari teman-teman kejaksaan sehingga kaitannya dengan over capacity dari lembaga pemasyarakatan, khususnya di Kota Surabaya itu juga bisa dikurangi," kata Sidharta.
Keberadaan fasilitas tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Hukum (Kemenkum). Tujuannya untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat.
Khususnya menangani persoalan hukum ringan yang dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Agar persoalan antarwarga tidak selalu berujung pada proses pidana.
"Jadi Posbankum ini untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, termasuk juga perkara-perkara yang memang ringan. Sehingga tidak perlu sampai pidana, bisa diselesaikan di masyarakat," jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Posbankum akan melibatkan paralegal, yakni anggota masyarakat maupun tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Tahun 2021.
"Ada anggota masyarakat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang intinya ada persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di 2021," ucap Sidharta.
Para paralegal nantinya akan dibimbing sebelum menjalankan program Posbankum. Agar mereka terlatih untuk membantu persoalan hukum ringan sesuai kewenangannya.
"Jadi nanti diberikan pelatihan sehingga pada saat ada perkara-perkara yang ringan itu bisa dilakukan (RJ)," imbuhnya.
Sementara itu, pihaknya juga berkolaborasi dengan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) untuk membekali para lurah dengan kemampuan juru damai (peacemaker).
"Karena ini sinergi dengan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, lurah-lurah itu juga sudah diberikan pelatihan sebagai peacemaker atau juru damai," pungkasnya.
